Akselerasi Pelayanan Publik, Wacana Provinsi Sumatera Pantai Timur Kembali Menggema
BATUBARA-MITRAMEDIA,-Aspirasi pembentukan Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) kini memasuki babak baru dengan penguatan kajian strategis yang melibatkan tokoh lintas wilayah. Gagasan yang sejatinya telah dirintis sejak tahun 2013 ini kembali dimatangkan dalam forum Rembuk Pembangunan Daerah di Kantor Bupati Batubara, Senin (13/04/2026). Langkah ini dipandang bukan sekadar menghidupkan wacana lama, melainkan sebuah respons konkret terhadap kebutuhan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif di wilayah pesisir.
Ketua Komite Pemekaran, Muslim Simbolon, menegaskan bahwa hambatan geografis dan rentang kendali yang terlalu jauh dari pusat pemerintahan provinsi saat ini menjadi kendala utama maksimalnya pelayanan publik. Melalui pemekaran, diharapkan birokrasi dapat dipangkas sehingga akses masyarakat terhadap layanan dasar menjadi lebih cepat dan efisien. Inisiatif ini mencakup enam wilayah administratif strategis, yakni Kabupaten Asahan, Batubara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, serta Kota Tanjungbalai.
Secara teknis, kelayakan pemekaran ini didukung oleh kajian akademik yang komprehensif. M. Yusuf Harahap dalam paparannya menjelaskan bahwa dari segi kemampuan fiskal dan potensi sumber daya alam, kawasan "Aslab" (Asahan-Labuhanbatu) memiliki modalitas yang sangat kuat untuk mandiri secara ekonomi. Kemandirian ini diprediksi akan mempercepat pertumbuhan infrastruktur dan optimalisasi sektor maritim yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi di kawasan pesisir timur Sumatera Utara.
Dukungan politik pun mengalir dari tingkat pusat. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa pemekaran wilayah adalah mekanisme konstitusional yang sah selama memenuhi persyaratan objektif. Menurutnya, selama orientasi utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan didasari oleh naskah akademik yang valid, proses transformasi administratif ini merupakan langkah logis dalam pembangunan daerah.
Bupati Batubara, Baharuddin Siagian, menyambut positif rembuk daerah ini sebagai wadah strategis untuk menyatukan visi pembangunan berbasis potensi lokal. Baginya, momentum Silaturahmi Syawal 1447 Hijriah ini menjadi simbol persatuan para tokoh di wilayah pesisir untuk memperjuangkan kedaulatan administratif yang lebih dekat dengan rakyat. Sinergi antar-kepala daerah di wilayah Sumpatim menjadi kunci utama agar usulan ini dapat segera diakomodasi oleh pemerintah pusat.
Reaktivasi gagasan Sumpatim ini diharapkan tidak hanya berhenti pada tataran diskusi, tetapi berlanjut pada langkah-langkah birokrasi yang lebih nyata. Dengan posisi geografis yang menghadap langsung ke Selat Malaka, provinsi baru ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera yang mampu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Fokus utamanya tetap satu: memastikan kehadiran negara terasa lebih nyata di setiap sudut wilayah pesisir timur.(ma)
