LANGKAT-MITRAMEDIA, -Komisi III DPRD Kabupaten Langkat mengambil langkah proaktif untuk mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan inspeksi mendadak ke pabrik PT Tirta Investama di Kecamatan Sei Bingai, Selasa (21/4/2026). Langkah ini merupakan tindak lanjut serius dari legislatif guna mengevaluasi potensi retribusi Air Bawah Tanah (ABT) yang dinilai belum mencapai titik maksimal.
Ketua Komisi III DPRD Langkat, Pimanta Ginting, menegaskan bahwa kunjungan lapangan ini krusial untuk memverifikasi data operasional perusahaan. Hal ini dipicu oleh laporan perusahaan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya yang menyatakan adanya pengurangan penggunaan sumber mata air, dari yang semula lima titik menjadi hanya tiga titik operasional.
Pihak legislatif menaruh perhatian khusus pada penurunan jumlah titik produksi tersebut karena berbanding lurus dengan menyusutnya setoran retribusi daerah. Pimanta menyatakan bahwa kepastian kondisi di lapangan sangat diperlukan agar pemerintah daerah tidak kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk pembangunan Langkat.
Berdasarkan hasil pemantauan langsung, ditemukan bahwa produsen air minum kemasan merek AQUA tersebut memang hanya mengaktifkan tiga sumur produksi. Merespons temuan ini, Komisi III mendorong manajemen perusahaan untuk mengkaji ulang strategi produksi mereka agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan kembali secara maksimal demi mendongkrak kontribusi finansial ke kas daerah.
Menanggapi desakan tersebut, Stakeholder Relation Manager PT Tirta Investama Langkat, Riswan Harahap, menjelaskan bahwa penutupan dua sumber air sejak Mei 2025 murni karena alasan efisiensi produksi. Saat ini, kedua titik tersebut dialihfungsikan sebagai sumur pantau guna menjaga keseimbangan ekosistem air tanah di sekitar area pabrik.
Meski kapasitas produksi saat ini dianggap sudah mencukupi kebutuhan pasar, perusahaan mengklaim tetap memegang komitmen kuat terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Selain kontribusi retribusi, mereka menonjolkan penyerapan tenaga kerja dari warga sekitar serta realisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan upaya penghijauan di lahan seluas lima hektare.
Sebagai catatan penutup, pihak perusahaan justru melempar aspirasi balik kepada Pemerintah Kabupaten Langkat terkait infrastruktur penunjang. Mereka berharap ada perluasan akses jalan menuju area pabrik demi mengurai kemacetan yang kerap terjadi akibat tingginya volume kendaraan logistik, yang pada akhirnya dapat memperlancar arus distribusi industri di kawasan tersebut.
