Ketua Komite Pemekaran Sumpatim Silatuhrahmi Dengan Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementrian Dalam Negeri RI,"Proyeksi Ekonomi 7,2% Jadi Kartu AS"

JAKARTA-MITRAMEDIA, -Upaya percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Sumatera Pantai Timur (Sumpatim) menunjukkan progres signifikan. Ketua Komite Pemekaran Sumpatim Muslim Simbolon melakukan kunjungan Silatuhrahmi strategis menemui Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev, di ruang kerjanya Pada Pukul 14.00 Wib.(30/04/2026) 

Dalam pertemuan tersebut, Muslim Simbolon Yang juga sebagai Komite memaparkan secara komprehensif 11 indikator dan 4 persyaratan wajib pemekaran yang berbasis pada kajian akademis mendalam, khususnya terkait potensi pendapatan, kapasitas fiskal, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi wilayah.

​Kajian akademis tersebut mengungkapkan fakta menarik mengenai forecasting atau peramalan pertumbuhan ekonomi Sumpatim yang diprediksi mampu menyentuh angka 7,2 persen. Angka ini menjadi poin krusial dalam diskusi, mengingat performa tersebut berada jauh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini berada di kisaran 5,4 persen. 

Data ini menegaskan bahwa secara fundamental, calon provinsi baru ini memiliki kemandirian ekonomi yang kuat untuk membiayai rumah tangganya sendiri tanpa membebani kas negara secara berlebih.

​Menanggapi paparan tersebut, Dr. Horas Maurits Panjaitan memberikan sinyal positif yang sangat kuat. Beliau menyatakan bahwa dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi mencapai 7,2 persen, Sumatera Pantai Timur tidak hanya layak, tetapi sangat berpotensi menjadi daerah maju pasca-pemekaran. 

Validitas kajian ekonomi yang melampaui angka nasional tersebut menjadi parameter utama bagi Kemendagri dalam menilai kelayakan sebuah wilayah untuk bertransformasi menjadi daerah otonomi baru yang produktif.

​Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, Sekretaris Ditjen ini kesediaannya untuk hadir langsung sebagai narasumber dalam forum bedah kajian akademik dalam waktu dekat. Agenda strategis ini rencananya akan melibatkan para guru besar dan pakar ekonomi untuk menguliti lebih dalam potensi finansial Sumpatim. 

Kehadiran pejabat teras Kemendagri ini diharapkan menjadi angin segar sekaligus legitimasi kuat bagi perjuangan masyarakat Sumatera Pantai Timur dalam mewujudkan provinsi baru.

​Langkah taktis yang dilakukan Komite Pemekaran ini membuktikan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Sumpatim dilakukan dengan pendekatan yang saintifik dan terukur. Fokus pada kekuatan fiskal dan pertumbuhan ekonomi menjadi senjata utama untuk meyakinkan pemerintah pusat bahwa pemekaran ini bukan sekadar aspirasi politik, melainkan kebutuhan objektif demi akselerasi kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan di pesisir timur Sumatera.(red